NU, Muhammadiyah & Hizbut Tahrir Indonesia Menolak RUU ORMAS

(Berita Islam Terpercaya) - Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dikhawatirkan akan mendorong bangkitnya otoritarianisme pemerintah seperti zaman orde baru.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Addin Jauharuddin meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji ulang sejumlah pasal yang terindikasi menekan kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

Merayakan April Mop Dalam Pandangan Islam

 

(Berita Islam Terpercaya) - April Mop adalah tradisi kufur yang diperingati tiap tanggal 1 April. Pada hari itu orang-orang di perbolehkan berbohong, usil, ngerjain teman, kawan, bahkan orang tua. Biasanya, mereka yang ingin memperingati April Mop sudah merencanakan kebohongan dan keusilan itu jauh beberapa hari sebelumnya. Dan orang yang di usili, di kerjai serta di bohongi itu tidak boleh marah dengan alasan April Fool’s Day.

Perayaan ini adalah hal yang di haramkan dalam Islam. Dari segi filosofinya, april Mop adalah budaya kufur yang dimana kaum muslimin haram mengikuti budaya tersebut. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda :

Rabithah Alawiyah Bantah Dukung RUU Ormas

 

Rabithah Alawiyah menegaskan tak pernah mendukung dan meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Ormas (RUU Ormas) segere disahkan.

”Berita yang menyebutkan Rabitah Alawiyah sebagai bagian dari Ormas Islam yang mendukung dan meminta agar RUU Ormas segera disahkan adalah tak benar,” ujar Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah, Zen Umar Smith dalam hak jawabnya yang diterima ROL, Jumat (29/3).

Bahaya Privatisasi PLN

 

Pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Unbundling Vertikal dan Horizontal  tidak   menghentikan upaya Pemerintah untuk melakukan privatisasi PLN.  Upaya Pemerintah untuk melakukan privatisasi PLN terus dilakukan. Kebijakan terbaru adalah Statement Dir Keu pada PLN Kita Edisi 22-Januari 2013, bahwa PLN akan menjalankan Shared Service. Shared Service ini esensinya adalah Unbundling Fungsional, dalam melaksanakan Unbundling Fungsional ini PLN menggaet  Accenture, yaitu  perusahaan Konsultan Manajemen Global yang didirikan oleh  Arthur & Andersen Consulting yang berpusat di Amerika Serikat. Kalau ini dibiarkan maka akan sempurnalah proses privatisasi listrik dengan kedok unbundling. Karena itulah kita perlu memahami esensi unbundling yang dilakukan oleh PLN dan bahaya bagi kemaslahatan rakyat.

Nasionalisme Vs Ukhuwah Islamiyah

 

Nasionalisme. Ini adalah kata sakral yang tabu untuk dibantah. Konon dengan semangat nasionalisme inilah, para pahlawan rela bersimbah keringat perjuangan dan berlumur darah pengorbanan, demi Indonesia merdeka. Maka dari itu, kobaran nasionalisme harus selalu ada dalam dada anak bangsa. Siapa saja yang menentang konsep ini, bersiaplah terkucilkan, teralienasi, karena dianggap anak bangsa yang tak tahu terima kasih. Disangka penghianat karena menjadi penghuni Indonesia, tetapi tidak cinta negeri sendiri. Apakah memang sesederhana itu tafsiran nasionalisme?

Syabab

 

Syabâb (jamak dari syâb[un]) sejatinya merujuk pada sosok muda secara fisik. Badannya  segar-bugar. Tenaganya besar. Tekad dan kemauannya kuat. Semangatnya membara. Harapan dan cita-citanya menjulang tinggi. Singkat kata, syabâb tentu identik dengan al-quwwah (kekuatan).

Sebaliknya, syuyûkh (jamak dari syaikh)  biasanya identik dengan orang yang sudah amat tua atau kakek-kakek yang secara fisik sudah tua-renta. Badannya rapuh. Tenaganya loyo dan melemah. Semangatnya berkurang. Tekad dan kemauannya menurun. Tak lagi punya banyak harapan dan cita-cita. Singkat kata, asy-syuyûkh identik dengan al-‘ajz (kelemahan).

Siapakah ASWAJA?

 

Soal:

Banyak kelompok yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena klaim kebenaran dan ahli surga, sementara yang lain bukan. Sebenarnya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah mazhab atau kelompok tertentu? Bagaimana ciri-cirinya?

Gema Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Tolak Asas Pancasila

Berbeda dengan organisasi induk yang diklaim mendukung Pancasila sebagai asas setiap organisasi masyarakat, Gerakan Pemuda (Gema) Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dengan tegas menolaknya.

“Secara pribadi maupun secara organisasi tetap harus pakai asas Islam. Saya tidak setuju dengan RUU Ormas Pasal 2 yang mengharuskan setiap Ormas berasas Pancasila,” tegas Sekjen Gema PITI Mahmud Yunus (Law Pengkun) kepada mediaumat.com, Kamis (29/3) melalui telepon selular.

Anak-anak Muhammadiyah Korban Kebrutalan Densus 88?

 

Temuan terbaru yang sangat mencengangkan dan membuat miris umat Islam adalah korban penyiksaan Densus 88 dalam video tersebut adalah anak-anak keluarga besar Muhammadiyah.

Hal ini disampaikan Din Syamsudin usai konferensi pers PP Muhammadiyah terkait RUU Ormas yang akan segera disahkan.

9 Ton Bawang Illegal Di Musnahkan? Ironis..

 

BELAWAN – Di tengah krisis bawang yang melanda negeri ini, apa yang dilakukan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Sumatera Utara kemarin bisa dibilang ironis.

Mereka memusnahkan 1.000 karung goni atau sekitar 9 ton bawang impor tangkapan petugas bea cukai dengan cara menggilas dengan menggunakan kendaraan berat.

Keutamaan Syam Negeri Syam

Segala puji hanya milik Allah, yang memuliakan siapa saja yang menaati-Nya, yang menghinakan siapa saja mendurhakai-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dia semata, tidak ada yang menyekutukan-Nya, Tuhan Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa; tiada Tuhan kecuali Dia, Tuhan Yang Maha Suci, Pencipta langit dan bumi, dan penguasa di hari kiamat. Kami benar-benar mengagungkan-Nya, mensucikan-Nya, dan memuji-Nya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya. Amma ba’du.


Sebaik – baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. Sedangkan seburuk – buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang dibuat-buat, dan setiap perkara baru yang dibuat-buat adalah bid’ah. Sementara setiap bid’ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan—akan membawanya ke—dalam neraka.

Selain Densus 88, Din Syamsudin Desak BNPT Dibubarkan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA, mendesak agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diaudit aliran dananya dan dibubarkan.

Sebelumnya, Din Syamsudin bersama MUI dan pimpinan ormas-ormas Islam telah sepakat meminta Densus 88 harus dievaluasi, bahkan jika perlu dibubarkan.

Ketika Preman dan Aparat Bersatu: Dari Beking Hingga Bandar Narkoba

Mencermati terbunuhnya anggota Kopassus di Hugos Café, dan 4 tahanan Lapas Cebongan, Sleman – Yogyakarta, diantaranya oknum polisi, menunjukkan bobroknya moral aparat di negeri ini. Dari fakta yang ada, oknum aparat itu selain menjadi beking sebuah tempat hiburan malam, juga menjadi bandar narkoba. Sunggguh memalukan.
Anggota Kopassus Sersan Heru Santosa yang dikeroyok preman dan oknum aparat polisi di Hugos Cage menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa seorang anggota Kopassus berada di café tersebut. Menjadi beking tempat hiburan malam kah?

Beginilah sebagian cara rezim syiah Bashar Assad menyiksa tahanan muslimin Suriah

Lembaga hak azasi manusia Human Rights Watch (HRW) telah menyiarkan sketsa-sketsa yang dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan bekas para tawanan rezim Suriah. Dokumentasi tersebut memfokuskan perhatian pada cara-cara penyiksaan yang digunakan oleh rezim Suriah.

Paskah Bukan Ajaran Yesus

Oleh: Irene Handono
 
Dalam beberapa tulisan saya yang lalu di tabloid ini saya menekankan berulangkali bahwa kebangkitan adalah pondasi utama keyakinan Kristen. Pondasi keimanan Kristen adalah terletak pada ‘Kematian Yesus’ di kayu salib. Tanpa ‘Kematian’ maka tidak akan terjadi ‘Kebangkitan’ , dan tanpa ‘Kebangkitan’ maka Yesus bukan tuhan, alias tidak akan ada Kekristenan.

Kelompok Buddha Radikal Hancurkan Masjid yang dibangun Turki

MYANMAR (beritaislamterpercaya) – 400 ekstrimis Budda tengah malam Senin (25/03/13)menyerang rumah-rumah dan masjid-masjid Muslim Rohingya di kawasan Bago yang terletak 60 km sebelah utara Rangoon, sementara tidak ada intervensi dari pihak otoritas dalam upaya pencegahan kekerasan tersebut.

Kantor berita Rohingya menyebutka, para pelaku mengahncurkan masjid, madrasah diniyyah dan membunuh kaum muslimin yang berusaha mempertahankan rumahdan kehormatan mereka.

Orang Amerika yang Divonis 18 Tahun Penjara Masuk Islam

AMERIKA SERIKAT (beritaislamterpercaya) – Selasa (26/03/13) orang Amerika bernama Abu Khalid Abdul Latif,  yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, masuk Islam. Pada tahun lalu ia telah diputuskan telah merencanakan penyerangan ke pusat perekrutan militer di kota Seattle.

Lebih Dari 100 Muslim Inggris Berjihad di Suriah

Sebagaimana diberitakan www.telegraph.co.uk, ada “ratusan” orang Eropa yang saat ini berjihad di Suriah. Kaum Muslim kelahiran Inggris juga diberitakan telah bergabung dengan Jabhah al-Nusroh.

Para pejuang datang dari berbagai latar belakang etnis termasuk para pemuda Asia, para mualaf dan juga orang-orang dari latar belakang etnis Afrika utara.

RUU Ormas bisa Bekukan Lembaga Zakat

 

 

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA, mengungkapkan bahwa RUU Ormas yang dalam waktu dekat akan disahkan DPR mengancam eksistensi lembaga zakat.

Hal ini disampaikan Din Syamsudin dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

“Lembaga zakat yang dimiliki Ormas-ormas Islam akan terkena (UU Ormas, red.). tidak boleh lagi ada (donatur, red.) hamba Allah, harus jelas namanya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diatur,” kata Din Syamsudin kepada wartawan, Kamis (28/3/2013).

HTI Gelar Aksi Damai, Tolak RUU ORMAS!

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas), karena merupakan pintu masuk pengembalian era reformasi ke rezim represif ala Orde Baru, dan membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah.


"Kami menolak RUU Ormas disahkan menjadai UU. Ini pembungkaman terhadap sikap kritis masyarakat," tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, saat aksi menentang pengesahan RUU Ormas, di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3).

Muslim Bertawaf di Kabah, Alam Semesta pun Ikut Bertawaf

Tawaf adalah berjalan berputar mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut batu hitam, Hajar Aswad dan berakhir di sudut yang sama. Membentuk pola lingkaran 360 derajat, yang bergerak melawan arah jarum jam, berporos pada satu titik.

Setiap benda di alam ini juga selalu bergerak berputar untuk menjaga keseimbangan. Di alam mikro, pada bagian terkecil dari setiap benda yang disebut atom, disamping melakukan putaran rotasi dengan arah berlawanan dengan jarum jam seperti perputaran (rotasi) bumi, elektron-elektron juga akan selalu berputar mengelilingi inti (pusat) atom.

Masyarakat Tolak RUU Ormas, DPR-Pemerintah Jalan Terus

(Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Masyarakat Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) telah memadati depan gedung DPR, Selasa (19/2/2013). Mereka berunjuk rasa menolak RUU Ormas dan Kamnas yang sedang digodok parlemen. Jumlah massa buruh akan terus bertambah mengingat masih ada buruh yang belum berkumpul di depan DPR.)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis yang bergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat menggalang dukungan masyarakat untuk menolak Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pembahasan rancangan aturan ini.
Dukungan penolakan RUU Ormas yang dinyatakan dengan tanda tangan rencananya disampaikan kepada DPR. Rabu (27/3/2013) di Jakarta. Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransiska Fitri menegaskan, RUU Ormas seharusnya tidak dibahas apalagi disahkan. Pemerintah seharusnya mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan yang lebih diperlukan. RUU Ormas yang dibahas hanya menimbulkan kerancuan antara ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, serta yayasan. Padahal, pengaturan tentang yayasan sudah ada dalam perundangan tersendiri.

RUU Ormas juga dinilai melanggar kebebasan berserikat dan berorganisasi. Padahal, keberadaan masyarakat sipil menjadi syarat mutlak bagi demokrasi. Kenyataannya, masyarakat sipil juga mampu melakukan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, monitoring kerja pemerintah, hingga advokasi dengan pendanaan yang sangat mandiri. Alasan ormas anarkis semestinya bisa ditangani dengan KUHP. Demikian pula kemungkinan adanya penggunaan dana yang tak jelas asal-usulnya bisa dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kala Sebagian Pemimpin dan Anggota Ikhwanul Muslimin Jatuh Hati Kepada Hizbut Tahrir

Oleh : Adi Victoria

Dalam sejarah perjalanan dakwahnya, gerakan Ikhwanul Muslimin berdiri lebih awal daripada Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh seorang mujtahid dan mujahid yakni al Imam asy syahid Hasan al Bana.

Tentang Hasan Al Bana menarik apa yang pernah disampaikan oleh al-Imam al-’Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang juga merupakan seorang mujadid abad ini. Beliau berkata “Syekh Al Banna merupakan orang yang alim, cerdas, sungguh-sungguh dan seorang mujtahid” Buku Hizbut Tahrir Al Islamy (1992) halaman 83).

Warga Saudi Yang Berjihad Di Suriah Akan Ditangkap Ketika Pulang Ke Saudi

SEORANG juru bicara Kementerian Dalam Negeri Saudi memperingatkan bahwa warga Saudi yang berjihad di Suriah akan ditangkap ketika mereka pulang ke Saudi.

“Keterlibatan mereka dalam krisis Suriah menentang hukum Saudi,” tegas Mayor Jenderal Mansour Al Turki seperti dikutip dalam sebuah laporan yang dipublikasikan Gulf Daily News.

Dia mengatakan Selasa kemarin (26/3/2013) bahwa pemerintah juga akan menindak tegas mereka yang berencana untuk melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dalam jihad di sana dan menambahkan bahwa beberapa warga Saudi yang bergabung dalam konflik Suriah telah berjuang untuk Al Qaidah di luar wilayah kerajaan.

Giliran PERSIS Tolak Asas Tunggal Pancasila

(Ketum PERSIS Prof Dr Maman Abdurrahman, MA)

JAKARTA -Setelah  Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Majelis Az Zikra pimpinan Ustadz Arifin Ilham menolak dengan tegas dikatakan sebagai bagian dari 13 Ormas Islam yang mendukung asas tunggal Pancasila RUU Ormas, kini Persatuan Islam (PERSIS)—yang  juga diklaim mendukung Astung—menyatakan penolakannya.

“Menurut saya bahwa RUU Ormas yang hanya menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas harus ditolak. Tapi kalau di situ dinyatakan ada Pancasila, ada Islam itu harus diterima. Karena kita ini ormas keagamaan bukan ormas Pancasila,” tegas Ketua Umum PERSIS Prof Dr Maman Abdurrahman kepadamediaumat.com, Selasa (26/3/2013) melalui sambungan selular.

Melucuti Kegemilangan Demokrasi

Kata ‘demokrasi’ berasal dari kata Yunani ‘demos’ yang berarti ‘people’ (rakyat, orang-orang, kelompok orang), lalu ‘kratein’ yang berati ‘to rule’ (memerintah). Permulaan model dan penerapan demokrasi murni tidak ditemukan di negeri manapun selain Yunani di abad ke 6 Sebelum Masehi. Jadi, arti sebenarnya dari demokrasi adalah “rule by the people”. Orang Yunani memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk yang mungkin. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota-negara bagian yang kecil-kecil (tidak pernah lebih dari 10.000 warga), dan semua orang menyuarakan pendapatnya atas persoalan-persoalan pemerintahan. Kondisi ini serupa dengan jika semua penduduk Indonesia tersambung dengan internet dan memiliki kemerdekaan untuk menyuarakan pendapatnya untuk didengarkan oleh pemerintah (ThinkQuest Team 26466)

Biksu-Biksu SESAT, Menyesatkan dan BIADAB!!!!

MYANMAR – Seorang biksu Budha, Saydaw Wirathu telah menyerukan untuk memboikot bisnis Muslim di Myanmar dalam sebuah rekaman video yang muncul di YouTube, lansir Internasional Business Times Selasa (26/3/2013)

Wirathu yang telah memimpin kampanye melawan Muslim di Burma dan pernah ditangkap pada tahun 2003 karena mendistribusikan literatur anti-Muslim, mendesak rakyat Burma untuk bergabung dengan kampanye 969 Budhis nasionalis dan hanya melakukan bisnis atau berinteraksi dengan ras atau keyakinan sejenis.

FUI: Penembakan di LP Cebongan aksi Teror tapi Densus 88 tak Bersuara

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH. Muhammad Al-Khaththath menyayangkan sikap pemerintah yang tidak sigap dalam mengungkap aksi teror pembantaian terhadap 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman Yogyakarta.

Biasanya aparat kepolisian begitu cepat mengungkap kasus penembakan dengan mengerahkan anggota Densus 88. Namun, kali ini peran Densus 88 yang menurut Kepala BNPT, Ansyaad Mbai dipuji-puji dunia internasional itu seolah tak bersuara.

Setelah Rok Mini, Korea Selatan Akan Larang Pornoaksi

Korea Selatan (Korsel) siap merilis dan memberlakukan hukum baru untuk melarang perbuatan porno-aksi dan mesum di ranah publik seperti halnya larangan bugil di depan umum. Larangan itu langsung dikomentari oleh selebritis dan juga warga.

Undang-undang baru itu akan berlaku pada Jumat pekan ini. Bagi warga yang melanggar, akan dikenakan denda sebesar 50 ribu Won atau sekitar Rp 438 ribu (Rp 8,7 per Won).

Hadirilah Aksi Damai, Tolak RUU ORMAS!!

Ikuti Aksi Menolak RUU ORMAS, pintu masuk kembali ke rezim represif ala ORBA. Kamis, 28/03/2013, Pukul 13:00, On the Spot Gedung DPR.  Insya Allah akan di siarkan via streaming pada situs http://hizbut-tahrir.id/ dan jaringan blognya

Ikuti Aksi Menolak RUU ORMAS, pintu masuk kembali ke rezim represif ala ORBA. Kamis, 28/03/2013, Pukul 13:00, On the Spot Gedung DPR.

SEBARKAN...Ikuti Aksi Menolak RUU ORMAS, pintu masuk kembali ke rezim represif ala ORBA. Kamis, 28/03/2013, Pukul 13:00, On the Spot Gedung DPR.

Saksikan juga Liputan Langsung via Video/Audio Streaming di http://hizbut-tahrir.id/ dan jaringan blognya

Dengan Gaya Kapitalis Sejati, Cina Menghalalkan 330 Juta Aborsi Demi Kepentingan Ekonomi

Pada 16 Maret 2013, Al-Jazeera, The China Post, dan media-media lain melaporkan sebuah data yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Kementerian Kesehatan Cina yang menyebutkan bahwa lebih dari 330 juta kasus aborsi dan hampir 200 juta sterilisasi telah dilakukan di Cina sejak diberlakukannya program Keluarga Berencana untuk membatasi populasi Cina 40 tahun yang lalu. Data ini menegaskan akan besarnya konsekuensi sosial atas kekejaman Kebijakan Satu Anak (One Child Policy) yang telah menimbulkan banyak tindak kekerasan terhadap perempuan demi membatasi jumlah anggota keluarga juga pelanggaran atas hak dasar mereka untuk melahirkan anak. Jutaan bayi perempuan telah dibuang bahkan dibunuh di seluruh kota dan desa di Cina selama 4 dekade terakhir. Beberapa tahun terakhir Cina juga telah dibuat malu dengan kisah-kisah yang menunjukkan betapa pemerintah telah begitu kejam dalam menerapkan kebijakan ini: menculik para perempuan, menyeret mereka ke klinik, mengikat mereka, dan menggugurkan bayi mereka, bahkan di usia kehamilan sembilan bulan.

Angka aborsi yang sangat besar ini mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan pemerintah Cina karena dibutakan oleh kepentingan ekonomi. Cina telah merendahkan anak-anak mereka sendiri, padahal mereka adalah generasi masa depan rakyatnya, dengan menganggap mereka sebagai beban finansial dan penghambat ekonomi. Pemerintah Cina telah dibutakan oleh ideologi kapitalisme yang memandang semua masalah dari perspektif ekonomi dan mengabaikan dampak sosial dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang secara konsisten menempatkan keuntungan finansial di atas nilai kemanusiaan dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi di atas kehidupan keluarga dan anak-anak. Ratusan juta bayi telah dibunuh sebelum mereka lahir karena keyakinan pemerintah Cina pada solusi palsu yang ditawarkan oleh teori cacat kapitalisme untuk mengatasi kemiskinan melalui kontrol populasi. Kapitalisme mengemban keyakinan keliru bahwa sumber daya yang ada tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang. Hal ini bertolak belakang dengan fakta yang ada, bahkan PBB sendiri yang mensponsori program pengendalian populasi di seluruh dunia, melalui World Food Programme, mengakui bahwa terdapat cukup makanan bernutrisi di dunia saat ini bagi semua orang untuk hidup sehat.

Bagaimana Serangan Buddha Atas Muslim Membantu Pemerintah Myanmar?

Oleh Russ Wellen :

Saat terjadi pergesekan antara pemeluk Budha – termasuk para biksu – yang mengangkat senjata melawan Muslim, Pemerintah Myanmar hanya berdiam diri.

Laporan Global Post tentang pecahnya kekerasan sektarian lain di Myanmar pekan ini yang menyebabkan “ribuan orang kehilangan rumah dan lebih dari 50 orang dipastikan tewas. Sementara gambar video dan foto yang diambil di tempat kejadian oleh media dan lembaga lokal menunjukkan bahwa tiga hari kerusuhan itu telah mengubah kota Meiktila yang terletak di selatan Mandalay dari ibukota Myanmar menjadi zona perang dimana rumah-rumah, masjid-masjid terbakar dan mayat-mayat manusia tidak bisa dikenali lagi. ”

Setiap 22 Menit, Wanita Diperkosa di India!

Baru-baru ini, pemerkosaan merupakan fenomena paling menyedihkan dan mengerikan di India, dimana korbannya adalah para gadis India, dan beberapa turis asing. Fenomena itulah yang akhirnya memicu gelombang kemarahan di jalanan.
Dari berbagai peristiwa itu yang paling menonjol adalah kasus perkosaan wanita di sebuah bus, di kota New Delhi, India, dan akhirnya korban pun meninggal pada bulan Desember lalu. Kemudian, diikuti oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang turis Swiss, di India, yang diculik saat ia berkeliling bersama dengan suaminya.

Statistik pemerintah menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan terjadi setiap 22 menit di India. Sehingga hal itu mendorong parlemen untuk menyetujui undang-undang untuk memperberat sanksi bagi pelaku  pemerkosaan, dan mengkriminalisasikan apapun yang bisa melecehkan perempuan. Dan saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden India, Pranab Mukherjee, untuk mulai pemberlakuan undang-undang yang baru itu.

Aksi Kekerasan Terhadap Kaum Muslim di Myanmar Semakin Meluas

Lingkaran aksi kekerasan terhadap kaum Muslim di Myanmar semakin meluas hingga memasuki daerah-daerah lain di wilayah Mandalay, di mana sejumlah masjid dan rumah-rumah kaum Muslim dibakar, setelah beberapa hari sebelumnya 32 orang Muslim dibunuh, dan 10 ribu orang Muslim lainnya diusir, meskipun diberlakukan keadaan darurat.

Kemarin malam, Kementerian Informasi di Myanmar mengumumkan bahwa peristiwa itu terjadi di tiga daerah lain di Myanmar, seperti adanya kebakaran hebat dan penangkapan puluhan orang yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan di daerah-daerah dekat Naypyidaw ibukota Myanmar, dan menangkap 17 orang di kota Yamethin, daerah yang paling banyak terjadi kekerasan. Seorang pejabat setempat, di Yamethin menjelaskan bahwa 43 rumah dan sebuah masjid telah mereka bakar.

Ketua PMS Sulsel: Tidak Ada Sedikitpun Kaitan Antara Demokrasi Dan Islam

HTI Press, Makassar. Demokrasi itu berbeda dengan Islam, tidak ada sedikitpun kaitan antara demokrasi dan Islam. Demikian tanggapan Muhammad Yahdi, ketua Persaudaraan Muslim Sedunia (PMS) Sulawesi Selatan ketika menerima kunjungan DPD I HTI Sulsel Jumat (23/3) lalu.

Selain karena berbeda, demokrasi juga  harus ditinggalkan jika ingin Indonesia menjadi negara maju. “Jika Indonesia ingin maju, maka harus meninggalkan demokrasi”, tambah ketua PMS Sulsel kepada rombongan yang dipimpin Driwan Abdul Jalil (Humas HTI Sulsel).

Kunjungan HTI Sulsel ini dalam rangka sosialisasi Muktamar Khilafah 2013. Selain ke PMS Sulsel, kunjungan juga dilakukan ke beberapa ormas dan lembaga-lembaga yang ada di Makassar.

Dalam kunjungannya, Humas DPD I HTI Sulsel memaparkan tentang kebobrokan demokrasi serta ketidak sesuaiannya dengan Islam disamping juga memaparkan tentang tujuan diadakannya Muktamar Khilafah tersebut. “Jadi tujuan diadakannya Muktamar Khilafah ini yang pertama adalah lebih mengenalkan kepada masyarakat apa itu Khilafah, dan yang kedua adalah persatuan kaum muslimin”, kata Dirwan Abdul Jalil.
Di akhir kunjungannya Humas DPD I HTI Sulsel tidak lupa untuk menyerahkan media politik dan dakwah Al Wa’ie. []hasrum/kafi

NU dan Muhammadiyah Tolak RUU Ormas

Dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ormas. Sebab, RUU itu dianggap telah keluar dari tujuan awal naskah akademiknya.

Ketua PBNU Imam Aziz di Sleman, Senin (25/3), mengatakan RUU itu awalnya dibuat untuk menghormati hak asasi manusia dalam kebebasan berserikat dan berorganisasi. “Tapi kemudian tersesat ke lembah belantara yang ruwet, terjerembab kepada pengaturan yang tidak jelas di mana definisi mengenai ormas terlalu luas dan banyak kerancuan,” kata Aziz.
Dia menegaskan, NU sudah menolak terhadap RUU tersebut. “Bahasa halusnya menunda, namun intinya sama, kita juga menolak,” terang Imam Aziz.

Azzikra Dicatut Dukung Asas Pancasila, Arifin Ilham: ‘Syariat Islam Harga Mati’

HTI Press. Jakarta- Pimpinan Majelis Azzikra, Sentul, Bogor, Ustadz Arifin Ilham membantah terlibat dalam barisan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pimpinan Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) yang mendukung asas Pancasila untuk ormas.
“Itu mencatut nama Azzikra,” ujarnya saat dihubungi salam-online, Senin (25/3/2013).

Seperti diberitakan di harian Republika hari ini (25/3/2013), Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan mendapat dukungan dari 13 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI perihal pancasila yang ‘wajib’ jadi asas ormas sebagaimana di era Orde Baru.
Disebutkan, 13 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI adalah NU, Persis, Al-Irsyad al-Islamiyah, al-Ittihadiyah, Matlaul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah,  Az-Zikra, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Persis Tolak Asas Tunggal Pancasila

HTI Press. Jakarta- Setelah  DDII dan Az Zikra menolak dengan tegas dikatakan sebagai bagian dari 13 Ormas Islam yang mendukung asas tunggal Pancasila RUU Ormas, kini Persatuan Islam (Persis)—yang juga diklaim mendukung Astung— menyatakan penolakannya.

“Menurut saya bahwa RUU Ormas yang hanya menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas harus ditolak. Tapi kalau di situ dinyatakan ada Pancasila, ada Islam itu harus diterima. Karena kita ini ormas keagamaan bukan ormas Pancasila,” tegas Ketua Umum Persis Prof Dr Maman Abdurrahman kepada mediaumat.com, Selasa (26/3) melalui sambungan selular.

DDII Tidak Ikut LPOI dan Tidak Setuju Asas Tunggal Pancasila

HTI Press. Jakarta- Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Syuhada Bahri membantah terlibat dalam forum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pimpinan Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) yang mendukung asas Pancasila untuk ormas. “Saya tegaskan Dewan Dakwah tidak ikut LPOI dan tidak memberikan mandat kepada siapa pun untuk ikut itu,” tegasnya kepada mediaumat.com, Senin (25/3) melalui sambungan selular.

Seperti diberitakan harian Republika hari ini (25/3), Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan mendapat dukungan dari 13 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI termasuk DDII, perihal Pancasila yang wajib jadi asas Ormas sebagaimana tertera dalam RUU Ormas.

Waspadai Rezim Represif Berkedok Pancasila

HTI Press. Jakarta- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan  umat harus mewaspadai RUU Ormas sebagai upaya bangkitnya rezim represif berkedok Pancasila. “Umat harus mewaspadai bangkitnya rezim represif ala orde baru yang berkedok ingin menerapkan Pancasila,” tegasnya kepada mediaumat.com, Sabtu (23/3) melalui pesan singkat.

Padahal kenyataannya, beber Ismail, rezim yang ada saat ini justru ingkar pada Pancasila. Lihatlah korupsi yang merajalela; liberalisasi perdagangan, termasuk dalam impor; lahirnya UU yang merugikan rakyat; keberpihakan pemerintah pada korporasi asing seperti terlihat dalam kasus  Blok Mahakam, juga Freeport. Ditambah lagi pembiaran terhadap gerakan separatis; perlindungan terhadap aliran sesat yang menodai agama seperti Ahmadiyah, dll.

Ormas Islam: Tolak RUU Ormas, Pintu Kembalinya Rezim Refresif

HTI Press. Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas dianggap akan menjadi pintu pembuka kembalinya rezim refresif di zaman Orde Baru, maka sepatutnya RUU Ormas ini ditolak. Hal itu disampaikan, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  Ismail Yusanto saat Konferensi Pers Ormas Islam bersama HTI menolak RUU Ormas.

“RUU ini membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih,” ujarnya dihadapan wartawan, Kamis (21/3) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta.
Ismail menyatakan RUU ini justru mengusung semangat  mengontrol dan merepresi ala Orde Baru melalui menghidupkan kembali ketentuan asas tunggal (Pasal 2 RUU Ormas).“Larangan Ormas berpolitik (Pasal 7 RUU Ormas) dan kontrol ketat Ormas oleh pemerintah (Pasal 58, Pasal 61 dan Pasal 62 RUU Ormas),” jelasnya.

HTI: “RUU Ormas Ancam Umat Islam !”

HTI Press. Jakarta- Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib menyatakan RUU Organisasi Masyarakat harus ditolak. “Karena RUU Ormas mengancam umat Islam,” ungkapnya di sela-sela masyirah Tolak RUU Ormas,Jum’at (22/3) di depan gerbang DPR RI, Jakarta.

Alasannya, lanjut Rokhmat, dalam RUU tersebut terdapat pasal-pasal  yang memungkinkan dibuka kembali rezim represif. “Karena dalam UU itu mengharuskan seluruh Ormas menjadikan Pancasila dan UUD 45 sebagai asas Ormas, ini merupakan kemunduran,” tegasnya kepada mediaumat.com di tengah sekitar 200 massa HTI.

Selain itu, semua Ormas baru bisa beraktifitas setelah mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah. SKT inilah, menurut Rokmat bisa dijadikan pemerintah sebagai alat untuk membelenggu suara kritis rakyat yang berseberangan dengan pendapat pemerintah.